MEDAN — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPA-KB) Sumut dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam mengakselerasi pelaksanaan program-program prioritas, khususnya dalam bidang pendidikan dan perlindungan anak.
Hal tersebut disampaikan Togap saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas PPPA-KB Sumut di Jalan Iskandar Muda, Medan, Selasa (12/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa peran keluarga adalah fondasi utama dalam mendidik anak-anak bangsa, dan harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.
"Keluarga adalah pilar utama dalam mendidik anak, dan prinsip ini harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut," ujar Togap.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas PPPA-KB Sumut atas komitmen dan kerja kerasnya dalam menjalankan program-program prioritas meski dengan keterbatasan anggaran.
Togap mendorong agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap semangat, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam memanfaatkan teknologi.
"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah menjalankan program kerja dengan penuh tanggung jawab. Meski anggaran terbatas, tetaplah semangat dan terus berinovasi," tegasnya.
Togap juga berpesan pentingnya membangun kerja sama tim yang solid, serta menjauhi sikap individualisme dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kita semua makhluk sosial, tidak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu, pupuklah kerja sama dan sinergi yang kuat, demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA-KB Sumut, Dwi Indah Purwanti, menjelaskan bahwa lembaganya terus berkomitmen menjalankan program kerja yang selaras dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
Salah satu tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Hingga akhir tahun 2024, tercatat 837 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kami tangani. Kami yakin masih banyak kasus lain yang belum terlaporkan. Ini menjadi tugas besar kami untuk terus memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Sumatera Utara," jelas Indah.