LANGKAT - Bupati Langkat, Syah Afandin, menyatakan komitmen kuatnya dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 yang fokus pada pengelolaan sumur minyak rakyat untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
Dihadapan peserta sosialisasi yang berlangsung di Medan, pria yang akrab disapa Ondim itu menyampaikan optimismenya bahwa Kabupaten Langkat bisa memainkan peran penting dalam penguatan energi nasional.
"Langkat memiliki banyak sumur rakyat. Kami akan segera berkoordinasi dengan Gubernur sebagai pihak yang menunjuk pengelola wilayah kerja. Selanjutnya, K3S akan mengajukan proposal ke Kementerian ESDM. Kami optimis langkah ini berjalan baik dan membawa manfaat besar," tegas Ondim.
Langkat dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak tertua di Indonesia. Dengan adanya Permen ESDM No. 14/2025, potensi tersebut akan dikelola secara profesional melalui kerja sama antara masyarakat dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
Regulasi baru ini juga memungkinkan keterlibatan BUMD, koperasi, dan UMKM sebagai operator pengelola, memberikan peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal.
"Kami siap ambil peran strategis. Pendekatan berbasis kerakyatan ini harus menjadi momentum pemberdayaan ekonomi lokal," tambah Ondim.
Dalam kesempatan itu, Staf Khusus Menteri ESDM, Abdul Manaf, memaparkan bahwa kebutuhan minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel.
"Artinya kita masih harus impor sekitar 900 ribu barel per hari, yang menyedot hingga 15 persen dari total APBN. Dengan mengelola sumur rakyat, kita bisa menekan biaya impor dan meningkatkan kemandirian energi nasional," kata Abdul Manaf.
Diketahui, terdapat sekitar 33.000 sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia, sementara jumlah sumur aktif milik K3S hanya sekitar 16.000. Di wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut) sendiri, terdapat 2.800 sumur rakyat yang berpotensi untuk dioptimalkan.
Selain menggenjot produksi, regulasi ini juga bertujuan memperbaiki tata kelola migas rakyat, mengurangi dampak lingkungan, dan meminimalisir gangguan sosial dan keamanan yang selama ini kerap terjadi dalam praktik pengeboran ilegal.
Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan siap bekerja sama lintas sektor untuk memastikan implementasi Permen ESDM ini berjalan sesuai regulasi. Langkah awal dilakukan dengan pemetaan wilayah dan validasi data sumur minyak rakyat.
"Kami ingin pelaksanaan ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan ribuan lapangan kerja bagi warga Langkat," tutup Ondim.*