NIAS BARAT – Pemerintah Kabupaten Nias Barat kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal ini tercermin dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 39 Tahun 2024 terkait Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Jumat (1/8/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Oktoriaonto Elisman Gulo, SH., MM., dan dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, seperti Sekretaris DPRD, Kabid Pengelola Barang Milik Daerah Rukun Sana Rima Hia, S.Sos., MM., serta Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah Junius Gulo, S.Kom.
Hadir pula perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemkab Nias Barat.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga belanja secara rasional dan efisien.
Tak hanya itu, pembahasan ini juga merespons hasil reviu Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 700/75/ITDA/2025 tertanggal 22 Juni 2025, serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan riil OPD.
Dalam forum tersebut, sinergi lintas perangkat daerah sangat terasa.
Pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka, dengan tujuan akhir untuk menyusun standar harga satuan yang akurat, realistis, dan mampu menghindarkan potensi pemborosan anggaran.
Oktoriaonto Elisman Gulo dalam arahannya menekankan pentingnya regulasi ini untuk menjadi acuan bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan berdampak.
"Tata kelola anggaran yang baik harus dimulai dari penetapan harga satuan yang sesuai standar dan kebutuhan riil. Ini bentuk tanggung jawab kita semua terhadap kepercayaan publik," tegasnya.
Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Nias Barat menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan publik.
"Setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat. Maka itu, harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Oktoriaonto menutup forum.*