MEDAN - Keluhan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran kembali mencuat. Warga mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mendistribusikan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menjelaskan bahwa bansos pusat seperti PKH dan BPNT bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kami hanya mengirim data berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Medan. Penentuan siapa yang menerima, itu wewenang pusat," ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Warga Diminta Aktif Daftar DTKS
Khoiruddin meminta masyarakat yang merasa layak menerima bansos namun belum terdata, agar melapor ke kepala lingkungan atau lurah setempat untuk didaftarkan ke DTKS. Saat ini, kata dia, pemutakhiran DTKS sedang berlangsung untuk memastikan data lebih akurat dan tepat sasaran.
"Masyarakat harus proaktif. Kalau tidak terdata, tentu tak bisa mendapatkan bantuan," tegasnya.
Bansos dari Pemko Medan Hanya untuk Disabilitas
Terkait bansos yang bersumber dari Pemko Medan, Khoiruddin menjelaskan bahwa pihaknya tidak menyalurkan bansos tunai, melainkan alat bantu kesehatan seperti kursi roda untuk penyandang disabilitas yang sudah terverifikasi dalam DTKS.
Selain itu, Pemko juga merancang program beasiswa untuk mahasiswa asal Medan, namun hanya untuk yang terdaftar dalam DTKS.
"Karena ada efisiensi anggaran, kuota beasiswa tahun ini kemungkinan berkurang dibanding tahun lalu," tambahnya.