PADANG LAWAS UTARA – Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Basri Harahap, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka Pengesahan Hasil Reses Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Paluta pada Senin (21/07/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mula Rotua, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Samsul Bahri Daulay, S.Ag., dan Jonner Partaonan Harahap.
Hadir pula jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Reski Basyah Harahap menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas pelaksanaan kegiatan reses tahap II yang dinilai sebagai bentuk nyata perwujudan fungsi representatif legislatif.
"Hasil reses tahap II ini menjadi cerminan kuat komitmen DPRD dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah pemilihan masing-masing," tutur Bupati.
Ia menegaskan bahwa seluruh usulan dan masukan yang disampaikan dalam laporan hasil reses akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan pembangunan di masa mendatang.
Bupati Reski menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi utama untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif.
"Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selalu terbuka terhadap kolaborasi produktif bersama DPRD, dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen legislatif dan eksekutif untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, serta menjunjung tinggi komitmen terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi momen penting dalam penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Keterlibatan aktif DPRD dalam menyerap aspirasi serta kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjutinya menunjukkan upaya bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif.*