MANDAILING NATAL — Lembaga masyarakat sipil Madina Kreatif Madani menyampaikan kritik tajam terhadap operasional PT Sorikmas Mining yang telah beraktivitas selama hampir tiga dekade di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Organisasi ini menilai bahwa kehadiran perusahaan belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan justru berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
Muhammad Zulfahri, Sekretaris Madina Kreatif Madani, dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (18/7), menyebut perusahaan belum menunjukkan komitmen nyata dalam perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
"Sudah lebih dari 20 tahun perusahaan ini hadir, namun masyarakat masih belum merasakan kesejahteraan yang berkeadilan. Yang tampak justru potensi kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal," ujar Zulfahri.
Dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 66.200 hektare, Zulfahri menilai PT Sorikmas Mining perlu bertanggung jawab atas maraknya aktivitas penambangan liar yang menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida di kawasan konsesinya.
"Jika tidak mampu mengelola dan menjaga wilayah IUP secara menyeluruh, maka sebaiknya perusahaan menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)," tegasnya.
Zulfahri juga menyoroti kegiatan seminar bertajuk "Hentikan Polusi Plastik" yang digelar oleh PT Sorikmas Mining pada 17 Juli 2025 di STAIN Mandailing Natal.
Ia menilai kegiatan tersebut belum cukup merefleksikan komitmen perusahaan terhadap isu lingkungan secara menyeluruh.
"Kami menghargai langkah perusahaan dalam memberikan bantuan pendidikan. Namun bicara soal lingkungan tidak bisa setengah hati. Isu plastik penting, tetapi lebih mendesak adalah pencemaran akibat aktivitas tambang yang seharusnya menjadi prioritas," jelasnya.
Sebagai pembanding, Zulfahri menyebut PT Agincourt Resources (Martabe Gold Mine) di Tapanuli Selatan yang dianggap telah memberikan kontribusi lebih nyata, meskipun baru beroperasi selama 15 tahun.
"Martabe bahkan telah berbagi saham dengan pemerintah daerah dan menjalankan program yang menyentuh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat adalah pilihan kebijakan, bukan sekadar usia operasi," tambahnya.
Zulfahri juga mengingatkan DPRD Mandailing Natal agar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap aktivitas perusahaan tambang.