MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap program verifikasi pendataan kepemilikan tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP), Imran, di Ruang Kerja Sekdaprov, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (16/7).
Togap menegaskan bahwa Pemprov Sumut siap berkolaborasi dan melakukan sinkronisasi serta verifikasi data dengan Kementerian PKP dan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan bantuan tepat sasaran.
"Kami mendukung penuh program kepemilikan tiga juta rumah ini dan siap bersinergi dalam verifikasi serta sinkronisasi data penyediaan rumah bagi masyarakat Sumut," ujarnya.
Untuk menunjang proses verifikasi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Hasmirizal Lubis, menyebutkan Pemprov telah memiliki platform digital SIMANTEL yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengelolaan program rumah tidak layak huni (RTLH) di Sumut.
"Platform SIMANTEL ini dapat disinkronkan dengan platform digital Kementerian PKP, guna mempercepat pengelolaan dan memastikan akurasi data RTLH," tambah Hasmirizal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut 2024 mencatat bahwa 73,47% rumah tangga di Sumut telah memiliki akses ke hunian layak.
Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP Imran menyampaikan bahwa sebelum tahap pembangunan rumah dimulai, sinkronisasi data sangat krusial agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Kami juga menggunakan platform RumahQu sebagai alat utama pengumpulan dan verifikasi data program ini," katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Effendy Pohan, Plt Kepala Dinas PU Sumut Hendra Dermawan Siregar, Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut Porman Mahulae, serta jajaran Kementerian PKP.*