TAPANULI SELATAN — Tahun 2025 disebut-sebut sebagai momentum kebangkitan koperasi di berbagai desa di Indonesia.
Namun, semangat tersebut tercoreng dengan munculnya polemik hukum di tubuh Koperasi Produsen Perkebunan Tondi Bersama (KPPTB) yang berlokasi di Kelurahan Huta Raja, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Permasalahan bermula dari pergantian kepengurusan secara sepihak melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang digelar di kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PERDAGKOP UMKM) Tapanuli Selatan.
Pergantian tersebut memicu reaksi keras dari anggota koperasi dan masyarakat sekitar yang menganggap proses tersebut tidak sah dan tidak demokratis.
Diduga Ada Campur Tangan Oknum Dinas
Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah warga dan anggota koperasi, RALB itu tidak hanya dilakukan secara sepihak, namun juga diduga dimotori oleh oknum dalam Dinas PERDAGKOP UMKM Tapsel, yang seharusnya bersikap netral dalam pengawasan koperasi.
"Pengawasan dari pemerintah semestinya independen. Tapi kalau yang mengawasi malah ikut campur dan memihak, maka koperasi tak ubahnya alat kepentingan tertentu," tegas Agus, salah satu anggota luar biasa koperasi tersebut.
Kepengurusan Lama Masih Diakui Warga
Hingga berita ini ditulis, sebagian besar masyarakat Kelurahan Huta Raja masih mengakui kepengurusan lama di bawah Ali Asmin Pardosi.
Mereka menolak mengakui kepengurusan baru yang ditetapkan dalam RALB di kantor dinas.