MEDAN -Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut dalam rangka membahas peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (15/7), dan menjadi bagian dari program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2025–2029.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menekankan pentingnya pemerataan pelayanan, mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Salah satu program strategis yang tengah dijalankan adalah Universal Health Coverage (UHC) untuk menjamin seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
"Kami juga mendorong peningkatan pendidikan di sektor kesehatan, salah satunya dengan memberikan beasiswa program dokter spesialis kepada mahasiswa daerah. Misalnya, di Nias, ada sembilan orang yang kami sekolahkan ke Universitas Indonesia (UI), dengan kontrak 15 tahun agar tetap mengabdi di daerah," jelas Bobby.
Terkait pelayanan publik, Gubernur Bobby meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut terus menjalin komunikasi aktif dengan Ombudsman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan dan perbaikan layanan terus berjalan.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman atas diskusi dan pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya pemerintahan. Kolaborasi seperti ini penting untuk mempercepat perbaikan layanan publik," ujar Bobby.
Laporan Ombudsman: PPDB, BPJS, dan Penilaian Publik
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Herdensi Adnin menyampaikan sejumlah hasil pengawasan, termasuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 yang dinilai berjalan cukup lancar.
"Kalaupun ada kendala, Alhamdulillah dapat segera ditangani," ujar Herdensi.
Ia juga menyoroti permasalahan layanan kesehatan, seperti ketersediaan obat dan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III, yang masih menjadi perhatian publik.
Selain itu, Herdensi menyampaikan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumut tengah melakukan penilaian publik terhadap pelayanan OPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Kami berharap semua persoalan pelayanan masyarakat dapat terus diperbaiki dan ditangani dengan cepat," pungkasnya.