TAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menjalin dua kerja sama strategis secara simultan dengan Kantor Pertanahan Tapsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset daerah serta memberikan kepastian hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, pada Kamis (10/7).
Hadir dalam acara tersebut Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu, Kepala Kantor Pertanahan Tapsel Anita Noveria Lismawaty, serta Kepala Kejari Tapsel Mhd. Indra Muda Nasution.
Bupati Tapsel Gus Irawan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk menata kembali manajemen pertanahan secara komprehensif dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah.
"Kerja sama ini diharapkan dapat menata manajemen pertanahan kita secara lebih baik. Selain itu, MoU dengan Kejari akan memberikan dukungan hukum yang kuat dalam pengelolaan aset serta pelayanan publik yang berkeadilan," ujar Gus Irawan.
Ia menambahkan, kepastian hukum dan validasi data aset akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kejari Tapsel, Mhd. Indra Muda Nasution, menyatakan kerja sama ini menjadi bukti sinergi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mengamankan serta mengoptimalkan penggunaan aset negara.
"Kejaksaan siap memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lain yang dibutuhkan dalam menyelamatkan aset negara dan melindungi kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Tapsel, Anita Noveria Lismawaty, menegaskan pihaknya akan mendukung penuh percepatan sertifikasi aset milik Pemkab Tapsel, tanpa membebani biaya kepada pemerintah daerah.
"Kami siap membantu mensertifikatkan tanah, bangunan, hingga jalan milik Pemkab secara menyeluruh. Ini merupakan bentuk kelanjutan kerja sama lima tahunan yang berfokus pada percepatan pelayanan dan pemutakhiran data pertanahan," jelasnya.
Penandatanganan kerja sama ini dinilai strategis dalam memperkuat fondasi legal dan administratif dalam pengelolaan aset pemerintah, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Selatan.*