MANDAILING NATAL – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII dalam sebuah forum dialog yang digelar di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (10/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan secara terbuka berbagai potensi strategis sekaligus tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.
"Mandailing Natal adalah anugerah. Saya meyakini Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan kabupaten ini karena kekayaan alamnya yang lengkap, dari laut hingga pegunungan," ungkap Bupati Saipullah membuka sambutan.
Namun demikian, ia menyoroti bahwa kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Salah satu kendala utama, kata bupati, adalah terbatasnya kewenangan daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk garis pantai yang panjang.
Bupati juga mengangkat isu terkait dua perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Madina, yakni PT Sorikmas Mining yang bergerak di sektor pertambangan emas, dan PT SMGP di bidang energi panas bumi.
Menurutnya, meski perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Madina, pemerintah daerah tidak memiliki saham, sehingga ruang untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan sangat terbatas.
"Kami hanya menerima bagian dari hasil, tanpa memiliki peran kepemilikan. Karena itu, kami meminta dukungan anggota DPRD agar mendorong Gubernur membuka ruang bagi kepemilikan saham daerah di perusahaan-perusahaan ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Saipullah menyoroti permasalahan sanitasi sebagai salah satu penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina.
Ia menilai sistem pembuangan limbah yang masih belum memadai, terutama di masjid, pondok pesantren, dan rumah-rumah warga, menjadi masalah mendasar yang perlu segera dibenahi.
"Pembangunan MCK sudah kami usulkan, terutama di fasilitas keagamaan. Kami berharap dukungan dari DPRD untuk mewujudkan hal ini," tambahnya.
Wakil Bupati Atika Azmi turut memaparkan persoalan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi.