MANDAILING NATAL — Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan kritik konstruktif dan masukan terhadap arah pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Kamis (10/7/2025).
Forum yang berlangsung selama dua hari, 10–11 Juli 2025, ini merupakan bagian dari proses penyusunan dan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madina periode 2025–2029.
Dalam sambutannya, Bupati Saipullah menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam merumuskan arah pembangunan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
"Saya berharap forum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta untuk memberikan masukan yang bersifat objektif. Kritik yang membangun sangat dibutuhkan agar arah pembangunan bisa menjawab permasalahan nyata di tengah masyarakat," ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa masukan yang disampaikan harus menyentuh berbagai sektor strategis, seperti pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang merata.
Bupati juga menekankan kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya menjalankan program secara normatif, tetapi mampu menetapkan target kinerja yang progresif dan berorientasi pada hasil.
"Saya tidak ingin OPD hanya bekerja sekadarnya. Tetapkan target kinerja yang menantang agar hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Madina, Birul Walidain, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini dihadiri oleh unsur DPRD, Forkopimda, jajaran OPD, para camat, instansi vertikal, partai politik, LSM, serta perwakilan masyarakat.
"Forum ini merupakan ruang dialog terbuka untuk menjaring aspirasi dan menyelaraskan program kerja perangkat daerah dengan prioritas pembangunan kabupaten lima tahun ke depan," tutur Birul.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.*