TAPSEL - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tengah menghadapi kondisi keuangan yang sulit akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya beban belanja pegawai.
Hal ini diungkapkan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dalam pertemuan bersama rombongan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
"Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar. Sementara belanja pegawai meningkat sekitar Rp200 miliar," jelas Gus Irawan, Kamis (10/7/2025).
Kondisi tersebut diperparah oleh kewajiban membayar gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diangkat pada periode sebelumnya. Total anggaran belanja pegawai kini mencapai Rp200 miliar.
Meski menghadapi keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Tapsel tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung program ketahanan pangan daerah, yang selaras dengan kebijakan nasional.
Gus Irawan meminta dukungan penuh dari DPRD Sumut, terutama dari Dapil 7, untuk memperjuangkan tambahan alokasi pembangunan dan transfer dana dari Provinsi Sumut.
"Kami sangat berharap dukungan pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan," tegasnya.
Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman, mengakui bahwa kondisi fiskal pemerintah provinsi juga tengah mengalami tekanan, dengan total tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) ke kabupaten/kota mencapai Rp2,8 triliun.
"Dana itu akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja," ungkap Roby.
Rombongan DPRD telah mengunjungi Paluta, Palas, dan Padangsidimpuan, serta akan melanjutkan kunjungan ke Mandailing Natal (Madina). Semua daerah menyampaikan keluhan serupa terkait keterbatasan dana dan kebutuhan pembangunan.*