NIAS UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan pengambilan keputusan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat berlangsung di ruang sidang lantai 3 DPRD Nias Utara, Selasa (8/7/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Nias Utara, Herman Lahagu, dan dihadiri oleh lima fraksi DPRD yang menyampaikan sikap akhir mereka terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024.
Dalam penyampaian tersebut, sejumlah isu strategis menjadi sorotan, di antaranya soal air bersih, penggunaan dana desa, pengembalian dana APBD yang belum terserap, pemerataan pembangunan, stunting, pertanian, pengelolaan aset daerah, serta evaluasi program secara maksimal.
"Apakah kita setuju menetapkan Ranperda Kabupaten Nias Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 menjadi Peraturan Daerah?" tanya Herman Lahagu kepada forum.
Serentak, seluruh anggota DPRD menjawab, "Setuju." Dengan demikian, Ranperda disahkan menjadi Perda.
Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD yang telah membahas dan menyetujui Ranperda tersebut.
Ia menekankan bahwa kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi fondasi penting dalam menjaga sinergi pembangunan daerah.
"Persetujuan bersama yang kita lakukan hari ini merupakan wujud kemitraan yang telah terbangun dengan baik. Kami berharap sinergi ini terus terpelihara, sehingga penetapan Ranperda ke depan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Yusman.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pemikiran konstruktif yang diberikan oleh seluruh anggota dewan selama proses pembahasan Ranperda berlangsung.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Nias Utara, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Sekretaris Dewan, Kepala OPD, para ASN lingkup Pemkab Nias Utara, serta perwakilan organisasi masyarakat dan insan pers.*