JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai instrumen utama dalam pencegahan korupsi. Namun, lembaga antirasuah itu mengungkapkan bahwa masih banyak pejabat publik yang melaporkan harta kekayaannya tidak sesuai dengan kenyataan.
Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengungkapkan hal tersebut saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).
“Kebenaran isi laporan masih memprihatinkan,” ujar Nawawi.
Nawawi menjelaskan bahwa pemeriksaan LHKPN sering kali mengungkap indikasi penerimaan suap dan gratifikasi oleh sejumlah pejabat.
“Kami menemukan masih adanya indikasi penerimaan suap dan gratifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan LHKPN,” tegasnya.
Dorongan untuk TransparansiDalam pidatonya, Nawawi mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menjadikan LHKPN sebagai alat pertanggungjawaban yang kredibel kepada masyarakat.
“Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dengan memastikan laporan tersebut benar dan sesuai kenyataan,” katanya.
Rangkaian Hakordia 2024Peringatan Hakordia tahun ini mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh, meskipun Presiden Prabowo Subianto tidak dapat hadir dan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.
Selain pidato pembukaan, rangkaian acara Hakordia 2024 meliputi:
Pemberian penghargaan kepada pemangku kepentingan yang berhasil mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.Peluncuran program antikorupsi baru.Expo pemberantasan korupsi yang melibatkan lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan.Pameran pelayanan publik, lelang barang rampasan, pameran foto, hingga seminar atau workshop bertema antikorupsi.
KPK berharap peringatan Hakordia ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
(N/014)