MANDAILING NATAL – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum menggelar aksi unjuk rasa serentak di tiga lokasi berbeda, yakni Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Dinas PMD, dan Kantor Bupati Mandailing Natal, Senin (30/6/2025) pagi.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan penyimpangan dalam realisasi dana desa yang terjadi di Desa Hutapuli, Kecamatan Kotanopan, pada Tahun Anggaran 2024 dan tahap pertama Tahun Anggaran 2025.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menuntut Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Hutapuli, Sahrudin Lubis.
Mereka menduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
"Kami mendapati informasi dari masyarakat bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum disalurkan, padahal dana desa sudah dicairkan," ujar salah satu orator dalam aksi.
"Kami minta Kejari tidak tebang pilih dalam menindak kasus korupsi yang langsung menyentuh kehidupan rakyat."
Mereka juga menuding kepala desa tidak pernah transparan dalam pengelolaan dana desa.
Dari hasil investigasi, massa menyebut tidak ditemukan bukti fisik pembangunan yang sesuai dengan anggaran senilai Rp306.280.000 pada tahun berjalan.
Tak hanya Kejari, massa juga menuntut Bupati Mandailing Natal agar mencopot Kepala Desa Hutapuli yang dinilai tidak memberikan pelayanan memadai dan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Bupati harus bertindak tegas. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan desa," lanjut orator.
Sementara itu, mereka juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menunda pencairan dana desa Hutapuli hingga laporan pertanggungjawaban (SPJ) diverifikasi secara ketat.
Mereka mendesak agar tidak ada pencairan tanpa transparansi dan kejelasan dokumen.