JAKARTA -Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengumumkan rencana perluasan program nikah massal ke berbagai negara, dengan menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai peserta utama.
Langkah ini diambil untuk membantu para PMI yang mengalami kesulitan dalam melangsungkan pernikahan secara sah dan teratur.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin seusai menyaksikan prosesi nikah massal 100 pasangan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).
"Kita nanti juga akan memperhatikan pasangan-pasangan kita yang akan melangsungkan perkawinan. Kita akan lakukan secara massal juga di luar negeri," ujar Nasaruddin.
Ia menyebut sejumlah negara tujuan PMI yang masuk dalam target penyelenggaraan program ini, seperti Hong Kong, Taiwan, China, Malaysia, Arab Saudi, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Untuk memastikan keabsahan hukum Islam, pelaksanaan nikah massal di luar negeri nantinya akan dibarengi dengan peresmian Kantor Urusan Agama (KUA) perwakilan. Hal ini juga menyangkut keberadaan wali hakim yang sah sebagai pengganti wali nikah.
"Di sana kan tidak ada walinya, tidak mungkin mendatangkan wali karena mahal. Maka itu harus ada wali hakim resmi yang diresmikan oleh Kementerian Agama," tegasnya.
Nasaruddin juga menyoroti pentingnya pengawasan administratif agar tidak terjadi praktik poligami, poliandri, atau pernikahan fiktif.
"Jangan sampai ada yang sudah punya istri atau suami di tempat lain tapi menikah lagi di sini. Itu tidak boleh. Kita kontrol ketat," tambahnya.
Setelah sukses di Jakarta dan Jabodetabek, Menag berkomitmen bahwa program nikah massal ini juga akan digelar di berbagai daerah di Indonesia, sebagai upaya menekan fenomena kumpul kebo dan memperkuat institusi keluarga.
"Yang penting masyarakat bisa menikah secara sah, murah, meriah, dan produktif," pungkas Nasaruddin.*
(kp/j006)