JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Informasi tersebut dibenarkan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, pada Kamis (19/6/2025).
"Benar," singkat Asep saat dikonfirmasi awak media terkait penyelidikan kasus tersebut.
KPK belum membeberkan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang terlibat, mengingat kasusnya masih dalam tahap penyelidikan awal yang bersifat rahasia.
Sebelumnya, KPK menyatakan akan mendalami laporan masyarakat terkait potensi penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Laporan itu juga diperkuat oleh desakan dari anggota DPR RI, salah satunya Nasir Djamil, yang menyoroti potensi celah korupsi dalam distribusi kuota.
"Tentunya akan ditelaah kelengkapan administrasi dan dokumennya," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (2/8/2024) lalu.
Tessa menyebut bahwa apabila dokumen dan administrasi dinyatakan lengkap, laporan bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan penanganan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) lain seperti Polri atau Kejaksaan.
Tessa juga menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji menyangkut penggunaan dana negara yang rutin diaudit setiap tahun. Bila ditemukan indikasi penyimpangan atau korupsi dari hasil audit, maka hal itu bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
"Apabila proses audit itu menemukan adanya penyimpangan, tentunya bisa dilaporkan ke KPK, Polri, atau Kejaksaan," jelasnya.
Isu penyimpangan kuota haji menjadi perhatian publik menyusul pernyataan Menteri Agama yang menyatakan enggan menambah kuota haji karena dianggap rawan penyimpangan.*
(bs/j006)