DELI SERDANG —Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui kebijakan terbaru Bupati dr. Asri Ludin Tambunan, resmi menugaskan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berpatroli dan siaga di desa-desa strategis.
Kebijakan ini bertujuan memperkuat deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) di tingkat desa.
Kepala Satpol PP Deli Serdang, Marjuki Hasibuan, menyampaikan bahwa kebijakan ini diterapkan pada 7 kecamatan yang dianggap rawan secara sosial, yakni Lubuk Pakam, Pagar Merbau, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Percut Sei Tuan, Deli Tua, dan Sunggal.
"Personil Satpol PP ditugaskan satu orang per desa. Konsepnya adalah deteksi dini Trantibum. Mereka berperan sebagai mata dan telinga pemerintah kabupaten di lapangan," jelas Marjuki, Senin (16/6/2025).
Dalam skema baru ini, personel tidak lagi berkantor di markas Satpol PP tiap pagi, melainkan langsung bergabung dengan pemerintah desa setempat.
Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan jarak domisili agar efektif dalam pengawasan dan respons cepat terhadap potensi gangguan.
"Pagi hari mereka langsung ke kantor desa, bukan lagi ke kantor Satpol PP. Ini sudah mulai berlaku sejak awal bulan dan akan diuji coba hingga Juli," imbuh Marjuki.
Marjuki mengungkapkan bahwa saat ini jumlah personel Satpol PP meningkat sekitar 200 orang, sebagian besar berasal dari pengalihan tenaga honorer dari berbagai OPD.
Hal ini membuat penumpukan personel di kantor tidak lagi produktif, sehingga penugasan di desa menjadi solusi efektif.
"Karena personel kita sudah bertambah, ini jadi peluang agar mereka dimanfaatkan secara optimal di lapangan," ujarnya.
Meski berada di desa, para personel Satpol PP tidak diperkenankan mengambil tindakan hukum langsung.
Mereka bertugas melakukan observasi, pencatatan, dan koordinasi aktif dengan pemerintah desa dan kecamatan.