JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait isu kapal-kapal pengangkut bijih nikel yang menggunakan nama mirip dengan inisial Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Bahlil membantah adanya keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat.
"Oh, itu enggak ada itu, di mana itu," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang sempat jadi sorotan bukan dikeluarkan pada masa pemerintahan Jokowi. Pemerintah bahkan telah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Keempat perusahaan itu adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham.
"Yang 4 IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," jelas Bahlil.
Kapal-kapal dengan nama mirip inisial Presiden ke-7 RI tersebut, seperti TB JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana, memang tercatat secara resmi dalam data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub). TB adalah singkatan dari tug boat, kapal penarik atau pendorong kapal lain.
Berdasarkan data Ditkapel, terdapat delapan kapal bernama JKW Mahakam dan enam kapal bernama Dewi Iriana yang dimiliki oleh beberapa perusahaan, sebagian besar terafiliasi dengan PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk.
Isu ini menjadi sorotan publik setelah banyak video viral yang menarasikan kapal-kapal tersebut sebagai pengangkut bijih nikel dari Raja Ampat, dengan dugaan keterkaitan nama kapal dengan Presiden dan Ibu Negara.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindaklanjuti segala aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan di kawasan strategis seperti Raja Ampat.*
(km/j006)