PALUTA - Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar rapat penting guna menindaklanjuti sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang diduga telah menguasai lahan masyarakat di Desa Garonggang dan Padang Garugur.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Paluta dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Paluta, Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., mewakili Bupati Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si.
Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran OPD seperti Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kasatpol PP, Kadis Kominfo, DPMPTSP, Dinas PU-TR, Kabag Hukum dan Pembangunan, serta Camat Padang Bolak, para kepala desa, dan perwakilan masyarakat dari dua desa terdampak.
Dalam sambutannya, Sekda Patuan Rahmat menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mencari solusi konkret atas keluhan masyarakat, termasuk terkait dugaan mafia tanah dan penerbitan sertifikat ganda.
"Penting untuk ditindaklanjuti agar keluhan masyarakat tidak semakin menumpuk. Kita akan fokus menyelesaikan permasalahan pertanahan ini secara sistematis dan menyeluruh," ujar Patuan.
Asisten I Sarifuddin Harahap, S.Sos., MM., juga menambahkan bahwa penyelesaian konflik agraria ini harus menjunjung tinggi prinsip keadilan serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
"Penyelesaian ini harus sesuai hukum. Kita tidak ingin masalah ini terus berlarut dan menimbulkan konflik horizontal," tegasnya.
Diharapkan, melalui koordinasi lintas sektor ini, sengketa lahan masyarakat dengan PT TPL dapat diselesaikan tuntas, menghindari konflik sosial yang lebih besar, dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.*