TAPTENG - Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) dalam mendukung sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Pemkab Tapteng resmi menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan atas konsistensinya dalam penganggaran dan pembayaran iuran JKN Pemerintah Daerah secara Tepat Waktu dan Tepat Jumlah selama lima tahun berturut-turut (2020–2024).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara resmi di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (4/6/2025), dan diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Tapteng, Basyri Nasution. Penyerahan dilakukan oleh Zaenal Ahmad, Kasubdit Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Hutang Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
"Penghargaan ini kami terima karena Pemkab Tapteng selalu patuh membayar iuran JKN untuk segmen PPUPN Daerah, PBPU Pemda, dan KP Desa dari tahun 2020 hingga 2024. Semua telah diselesaikan sesuai ketentuan," ungkap Basyri.
Lebih lanjut, Pemkab Tapteng juga telah menganggarkan iuran JKN untuk tahun 2025, menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap keberlangsungan program kesehatan nasional.
"Ini adalah wujud nyata dukungan Bupati Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan di Tapteng," tambahnya.
Visi besar Pemkab Tapteng, "Membangun Tapteng, Adil Untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban," menjadi dasar penguatan sistem jaminan kesehatan.
Fokus pada akses pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat—baik jasmani maupun rohani—menjadi bagian dari misi kedua pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Efendi Pohan, memberikan apresiasi dan menekankan pentingnya konsistensi ini sebagai langkah menuju tercapainya Universal Health Coverage (UHC) nasional.
"Kita targetkan capaian UHC sebesar 98,60 persen pada tahun 2025. Daerah seperti Tapteng sangat berperan dalam mewujudkan hal tersebut," katanya.
Capaian ini menegaskan Tapteng sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat.*
(ms/j006)