BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) mengeluarkan pernyataan tegas terkait pelaksanaan jam malam bagi pelajar.
Ia mengancam akan mencopot Kepala Dinas Pendidikan jika ditemukan insiden yang melibatkan pelajar SMA di atas pukul 21.00 WIB.
"Saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, Kepala Dinasnya mundur," tegas Demul dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Kamis (29/5).
Demul menekankan bahwa Kepala Dinas Pendidikan harus aktif berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari tingkat Polsek hingga Polres, termasuk perangkat desa dan kelurahan, untuk menjamin keamanan pelajar.
"Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para Kepala Desa, dia connecting dengan para Kepala Kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah resmi memberlakukan jam malam bagi pelajar mulai jenjang dasar hingga menengah.
Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 51/PA.03/Disdik tertanggal 23 Mei 2025, tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik Untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jabar Istimewa.
Surat edaran tersebut membatasi aktivitas pelajar di luar rumah pada pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
Namun terdapat pengecualian bagi pelajar yang sedang dalam kondisi darurat, bersama orang tua atau wali, serta mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial yang diketahui oleh orang tua.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, membenarkan adanya kebijakan tersebut namun belum membeberkan secara rinci mengenai mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.
"Ya, betul (pemberlakuan jam malam siswa)," ujar Deden pada Selasa (27/5).
Kebijakan ini menuai berbagai reaksi di masyarakat, mulai dari dukungan atas upaya perlindungan pelajar, hingga pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan implementasinya di lapangan.*
(cn/a008)