DELI SERDANG -Aksi demonstrasi Ormas Islam yang memperjuangkan pengembalian hak atas tanah milik Al Jam'iyatul Washliyah di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif.
Salah seorang Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Ricky Anthony, menyatakan sikap tegas mendukung perjuangan Al Washliyah dalam menuntut keadilan.
Ricky yang juga politisi muda dari Partai NasDem itu menegaskan siap mengawal persoalan ini hingga tuntas.
"Saya siap mendukung penuh perjuangan Al Washliyah untuk mendapatkan haknya. Ini soal keadilan. DPRD Sumut akan mengawal sampai selesai," ujar Ricky kepada media, Senin (26/5/2025) malam.
Sengketa ini bermula dari klaim Al Washliyah yang menyatakan bahwa tanah seluas 35.000 meter persegi yang saat ini ditempati gedung SMP Negeri 2 Galang adalah aset milik mereka.
Ketua PW Al Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara, menjelaskan bahwa pihaknya hanya meminjamkan lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang untuk keperluan pembangunan sekolah.
"Tanah itu milik Al Washliyah. Dulu dipinjamkan, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2938/Pdt/1989, Pemkab seharusnya membayar sewa. Tapi hingga kini tidak pernah dijalankan," kata Dedi.
Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung baru-baru ini, massa meminta Pemkab Deliserdang untuk menghormati keputusan hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap lahan milik organisasi Islam tersebut.
Meski sempat muncul wacana agar gedung SMPN-2 Galang dihibahkan kepada Pemkab, namun pernyataan dari pihak pemerintah daerah menyebut bahwa penghibahan tidak bisa dilakukan begitu saja karena menyangkut status hukum lahan.
Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, dan Wakil Bupati Lomlom Suwondo dilaporkan turun langsung menemui para demonstran. Namun kehadiran keduanya tidak mendapat sambutan hangat dari massa aksi, yang tetap mendesak penyelesaian tegas terhadap hak lahan Al Washliyah.*
(ws/j006)