MEDAN -Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan dukungannya terhadap aturan terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan yang melarang penahanan ijazah dan dokumen pribadi milik karyawan oleh perusahaan.
Hal itu disampaikannya kepada awak media pada Selasa (27/5/2025) di Medan. Bobby mengimbau para pengusaha di Sumut untuk tidak lagi melakukan praktik penahanan ijazah yang dinilai merugikan karyawan dan melanggar hak dasar tenaga kerja.
"Saya imbau kepada seluruh pelaku usaha (pengusaha), jangan seperti itu lah," tegas Bobby.
Pernyataan ini merespons Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang resmi berlaku mulai 20 Mei 2025. SE tersebut menyatakan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan menahan ijazah, sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, maupun BPKB milik pekerja.
Bobby menyambut baik kebijakan dari Menaker Yassierli, dan menyatakan bahwa langkah tersebut sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja serta mendorong praktik ketenagakerjaan yang lebih adil.
"Baguslah (Menaker keluarkan aturan), nggak boleh itu memang (menahan ijazah karyawan)," lanjut Bobby.
Aturan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi para pelaku usaha di Sumatera Utara, mengingat masih ditemukannya perusahaan yang menjadikan penahanan ijazah sebagai jaminan kerja atau bentuk kontrol terhadap karyawan.
Dengan adanya surat edaran ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan memantau implementasi kebijakan tersebut, serta mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan menghargai hak pekerja.*
(ms/j006)