TAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mendorong percepatan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Hal ini ditandai dengan pelantikan 56 pejabat administrator dan pengawas oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, pada Jumat (23/5/2025), di Gedung Serba Guna Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok.
Pelantikan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menekankan pentingnya tatanan birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menekankan pentingnya kesiapan dan adaptasi cepat bagi para pejabat baru yang akan bertugas di berbagai kecamatan dan kelurahan.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi sebagai langkah awal dalam memastikan kelancaran pelayanan publik.
"Koordinasi adalah kunci. Saya minta setiap pejabat segera menyesuaikan diri dan memastikan tidak ada kekosongan dalam pelayanan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Irawan mendorong agar seluruh pejabat yang baru dilantik menyusun program pembangunan berbasis data valid dan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang tidak berdasar data hanya akan memicu pemborosan anggaran dan menghambat pencapaian target pembangunan.
"Setiap gagasan pembangunan harus berbasis data. Kita tidak boleh lagi bekerja berdasarkan asumsi. Itu tidak hanya berisiko, tapi juga bisa berujung pada pemborosan anggaran," tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi dan kebermanfaatan dalam pelaksanaan proyek fisik.
Ia meminta jajaran perangkat daerah untuk tidak lagi mengusulkan pembangunan yang bersifat simbolik tanpa nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat.
"Tidak boleh lagi ada pembangunan yang mubazir. Setiap anggaran harus dipastikan menghasilkan outcome yang jelas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat," pungkasnya.