JAKARTA -Dalam rangka penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas strategis di bidang keuangan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membentuk dua direktorat jenderal baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024, yang secara langsung berdampak pada perubahan struktur organisasi eselon I Kemenkeu dari 11 menjadi 13 unit.
Perubahan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 Tahun 2024, dan diumumkan bersamaan dengan pelantikan 22 pejabat baru di Aula Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
"Kemenkeu telah lebih dari dua dekade menjunjung nilai-nilai organisasi: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nilai-nilai itu bukan hanya slogan, tetapi jangkar etos kerja kami," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya.
Dua direktorat baru yang dibentuk adalah:
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)
Unit ini merupakan penguatan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan bertugas memperkuat kebijakan makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, serta pembiayaan negara.
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
DJSPSK adalah hasil reposisi dari Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), serta Sekretariat KSSK. Fungsinya mencakup pengawasan sektor keuangan termasuk asuransi dan jaminan sosial.
Selain itu, dibentuk juga Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BTIIK) yang akan fokus pada digitalisasi, transformasi birokrasi, serta penguatan intelijen ekonomi dan keuangan.
Sri Mulyani juga meresmikan jabatan baru Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menggantikan posisi sebelumnya yang menangani organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.
Pelantikan 22 Pejabat Eselon I