MEDAN -Komandan Komando Sektor 1 Medan menerima kunjungan kerja dari Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya legislatif untuk menyerap aspirasi strategis guna penyempurnaan substansi RUU tersebut.
Kunjungan diterima langsung oleh Komandan Kosek I Medan, Marsma TNI Imam Subekti, S.T., M.IR., yang didampingi para Asisten dan pejabat utama Kosek I. Rombongan DPR RI dipimpin oleh Ilham Pangestu selaku Ketua Tim Pansus, didampingi anggota seperti Hamid Noor Yasin, Mori Hanafi, dan Mangihut Sinaga.
Dalam kunjungan tersebut, para anggota Pansus melakukan peninjauan langsung ke Ruang Yudha SOC Kosek I, melihat sistem pengendalian dan pemantauan ruang udara nasional. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Lanud Soewondo, dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang membahas aspek teknis, yuridis, dan operasional terkait pengelolaan ruang udara.
Dankosek I, melalui Asisten Operasi Letkol Pnb Putut Hanggiro, memaparkan kesiapan Kosek I dalam menjalankan tugas Operasi Pertahanan Udara (Hanud). Ia menegaskan bahwa Kosek I siap mendukung penuh pengesahan RUU ini demi kepentingan pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan antara kebutuhan pertahanan dan pengelolaan ruang udara nasional yang aman, efektif, dan terintegrasi," ujar Marsma TNI Imam Subekti.
Ketua Pansus DPR RI, Ilham Pangestu, menyampaikan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Ia menekankan prinsip right to be heard, right to be considered, dan right to be explained dalam penyusunan RUU ini.
"RUU ini sudah disetujui dalam Paripurna DPR RI pada 10 September 2024, dan diharapkan bisa disahkan pada tahun ini. Sektor penerbangan kita tumbuh pesat, ini butuh regulasi kuat," tegas Ilham.
Kegiatan ditutup dengan dialog terbuka antara anggota Pansus dan jajaran Kosek I, guna menggali masukan lebih dalam dari perspektif operasional TNI AU. Diharapkan, RUU Pengelolaan Ruang Udara ini dapat menjadi dasar hukum yang adil dan kuat untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia secara berkelanjutan.*