MANDAILING NATAL -Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menggelar rapat percepatan pembentukan dan penerbitan badan hukum Koperasi Merah Putih (KMP), Kamis (22/5/2025), di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Madina H. Saipullah Nasution, didampingi Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
Turut hadir Plh. Sekda Sahnan Pasaribu, Kadis Koperasi UKM Muktar Afandi Lubis, Kadis PMD Irsal Pariadi, para camat, pendamping desa, serta notaris yang berperan dalam penerbitan akta badan hukum koperasi.
Dalam arahannya, Bupati Saipullah menekankan pentingnya percepatan pembentukan koperasi sebagai peluang nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, kehadiran KMP akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp 2 hingga 5 triliun di wilayah Madina.
"Ini bukan sekadar program, ini peluang besar. Dengan dana bergulir yang disiapkan pemerintah pusat, koperasi bisa membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Bupati.
Bupati Saipullah menargetkan 90 persen desa/kelurahan di Madina telah membentuk koperasi sebelum peluncuran nasional KMP oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025.
"Kalau kita siap sebelum Oktober, kita jadi yang pertama menerima anggaran. Kita harus jadi pelopor," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Atika Azmi menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang tepat akan memperkuat dukungan terhadap keberhasilan program ini.
"Pastikan masyarakat paham bahwa ini bukan proyek sesaat, tapi fondasi ekonomi kerakyatan yang dibangun dari desa," ujarnya.
Plh. Sekda Sahnan Pasaribu melaporkan bahwa hingga saat ini 357 desa/kelurahan sudah menggelar musyawarah khusus pembentukan KMP, atau sekitar 85 persen dari total desa/kelurahan yang ada di Madina. Ia mendorong percepatan penerbitan akta hukum oleh notaris agar semua koperasi bisa terdaftar secara sah.
Wabup Atika juga menegaskan bahwa koperasi harus fokus pada dua hal utama: kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Dengan demikian, koperasi benar-benar menjadi solusi ekonomi yang tepat guna.
Kepala Dinas Koperasi UKM, Muktar Afandi Lubis, menyatakan bahwa proses ini masih sesuai dengan target nasional dan terus dipacu agar seluruh desa/kelurahan di Madina memiliki KMP sebelum Juli 2025.