JAKARTA-Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Dalam acara DBS Asian Insights Conference yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/5/2025), Hashim mengungkapkan bahwa program MBG telah berjalan selama empat bulan terakhir dan ditargetkan menjangkau 18 juta anak sekolah di seluruh Indonesia pada Desember 2025.
"Menurut riset pemerintah, ada 48 juta anak sekolah dan 41% dari mereka pergi sekolah setiap hari tanpa sarapan. Ini karena kemiskinan. Orang tuanya tidak mampu memberikan anaknya sarapan," ungkap Hashim.
Motivasi utama di balik program ini, menurut Hashim, adalah kondisi nyata di lapangan yang memperlihatkan betapa banyak anak-anak datang ke sekolah dalam kondisi lapar, sehingga tidak bisa fokus belajar.
"Anak-anak tidak bisa belajar 5 jam dengan perut kosong. Mereka tidak akan bisa menyerap pelajaran. Ini salah satu alasan utama kenapa Prabowo memperkenalkan MBG," tambahnya.
Lebih jauh, Hashim menekankan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan dan pendidikan, tetapi juga berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Jika program ini diperluas hingga menjangkau 82 juta warga negara Indonesia, termasuk ibu hamil, menyusui, dan balita, maka kebutuhan akan bahan pangan seperti telur, susu, dan daging akan meningkat drastis, membuka peluang besar bagi sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.
"MBG untuk 82 juta warga bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar, mendorong produksi telur, susu, dan lainnya," jelasnya.
Pemerintah optimis, jika program ini dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran, maka efek jangka panjangnya akan sangat signifikan dalam menekan angka stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun.
Meskipun di beberapa wilayah program MBG sempat menghadapi kendala seperti distribusi dan standar kualitas makanan, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan terus dilakukan secara berkala.*
(cb/j006)