JAKARTA -Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto fokus memberantas praktik premanisme, terutama yang mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Hasan dalam diskusi publik bertajuk "Double Check: Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?" yang digelar di Toety Heraty Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu proses bisnis," ujar Hasan.
Hasan mengungkapkan bahwa praktik premanisme menciptakan biaya-biaya tambahan dan beban psikologis bagi para pelaku usaha. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
"Investor takut masuk. Orang-orang yang ingin berusaha takut karena adanya pungli, pemalakan, dan intimidasi," jelasnya.
Terkait kekhawatiran publik bahwa pemerintah menyasar organisasi masyarakat (ormas), Hasan menegaskan bahwa tidak semua ormas disamaratakan. Pemerintah hanya akan menindak aksi premanisme, bukan keberadaan ormas itu sendiri.
"NU, Muhammadiyah, IDI – semua itu ormas. Kita tidak pukul rata. Yang disasar adalah tindakan premanismenya, bukan label organisasinya," tegas Hasan.
Pemerintah saat ini tengah membentuk tim khusus untuk mengatasi praktik premanisme, baik yang dilakukan individu maupun kelompok.
Hasan menegaskan bahwa langkah penindakan ini dilakukan dengan pendekatan yang tetap mempertimbangkan aspek pembinaan sosial.
"Mereka juga anak bangsa. Harus dicari jalan keluar, dibina, diarahkan agar bisa berkontribusi secara produktif," ucapnya.
Hasan berharap pemberantasan premanisme ini akan membuka lapangan kerja baru, sehingga individu yang sebelumnya terlibat dalam aksi premanisme bisa beralih ke pekerjaan formal.
"Kalau usaha nyaman dan aman, lapangan kerja terbuka. Yang dulunya malak, bisa diajak kerja resmi," pungkas Hasan.*