MEDAN - Belum genap seratus hari menjabat sebagai Walikota Medan periode 2024-2029, Riko Waas dihadapkan pada serangkaian tantangan berat yang menguji visi misinya untuk menjadikan Medan "Berkah, Maju, dan Kondusif."
Dari infrastruktur yang memprihatinkan hingga masalah sosial yang kompleks, berbagai persoalan menanti solusi nyata dari sang pemimpin baru.
Dalam rentang waktu singkat ini, beberapa isu krusial menjadi sorotan publik. Kondisi infrastruktur jalan yang buruk, menunjukkan urgensi perbaikan yang mendesak. Selain itu, proyek-proyek mangkrak warisan kepemimpinan sebelumnya mulai memicu gelombang protes dari masyarakat sipil, menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Tragedi tawuran di Medan Utara, yang merenggut nyawa dalam dua pekan terakhir, menjadi pukulan telak bagi upaya menciptakan Medan yang kondusif. Fenomena tawuran yang seolah "bersejarah" ini menuntut pendekatan komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar masalahnya.
Di sisi lain, penutupan pusat perbelanjaan Matahari Thamrin Plaza menambah daftar panjang masalah yang dihadapi Riko Waas. Dampak penutupan ini, terutama masalah ketenagakerjaan, membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Sikap diam sang wali kota dalam menghadapi isu ini juga menuai kritik dari kalangan jurnalis.
Menanggapi berbagai tantangan ini, Shohibul Anshor Siregar, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), memberikan analisisnya.
"Riko Waas harus segera menunjukkan kepemimpinannya dengan tindakan nyata. Visi 'Medan Berkah' harus diterjemahkan ke dalam program-program yang solutif dan terukur," ujarnya.
Siregar menekankan pentingnya beberapa solusi strategis. Di bidang infrastruktur misalnya, perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Libatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan proyek.
Terkait Poryek-proyek Mangkrak: diperlukan transparansi dan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek mangkrak. Publik harus tahu status dan tindak lanjutnya.
Soal maraknya tawuran, menurut Shohibul, pendekatan keamanan saja tidak cukup. Dibutuhkan program pemberdayaan pemuda, pendidikan, dan pendekatan sosial-budaya yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah kota harus aktif memfasilitasi dialog antara pekerja, pengusaha, dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja baru juga perlu digalakkan.
"Wali kota harus lebih aktif berkomunikasi dengan publik, terutama dalam situasi krisis. Keterbukaan dan respons cepat akan membangun kepercayaan masyarakat.