SUMUT -Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengirimkan tim ke Sumatera Utara (Sumut) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bermasalah.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardhono, menyatakan bahwa kedatangan mereka ke Sumut merupakan bagian dari upaya mensinkronkan antara pemerintah pusat dan daerah guna menangani masalah tersebut secara efektif. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap atensi khusus dari pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di ruang publik.
Purwito menegaskan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui Menko Polkam agar negara mengambil sikap tegas, terukur, dan berkeadilan dalam menangani kelompok-kelompok yang mengganggu ketertiban umum, mengintimidasi masyarakat, dan merusak iklim investasi.
Ia juga menyebutkan bahwa Menko Polkam telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk memantau daerah-daerah dengan eskalasi gangguan yang cukup tinggi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyamakan langkah dalam penindakan ini.
Lebih lanjut, Purwito menekankan bahwa Satgas ini bukan hanya alat resepsi, melainkan mekanisme koordinasi strategis lintas negara dan lembaga untuk memastikan pelanggaran hukum ini bisa ditangani dengan baik. Ia juga meminta pihak kepolisian untuk memberikan penegakan hukum yang sesuai kepada para preman dan ormas bermasalah, dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan.
Sebelumnya, Polda Sumut dan jajarannya telah berhasil menangkap ratusan preman yang kerap meresahkan warga dari berbagai lokasi melalui Operasi Premanisme. Sebanyak tiga polres di Sumut yang aktif melaksanakan operasi tersebut, yakni Polres Batubara, Polrestabes Medan, dan Polres Pelabuhan Belawan. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tentang penindakan aksi premanisme dan pungutan liar.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari kepolisian dan masyarakat, diharapkan masalah premanisme dan ormas bermasalah di Sumut dapat ditangani dengan efektif, menciptakan suasana yang aman dan kondusif, serta mendukung iklim investasi yang stabil.*
(dc/j006)