JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagai bentuk dukungan nyata, Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ terkait pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus bisa dipercepat, dan tentunya kita harus dukung penuh untuk realisasi lapangan," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, sabtu (10/5).
Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta mengusulkan tiga titik lokasi lahan milik Pemda yang dapat dipinjamkan kepada BGN guna pembangunan SPPG. Langkah ini dinilai penting untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) demi pemerataan layanan gizi.
Tito menjelaskan, program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Setiap satu SPPG membutuhkan sekitar 50 orang relawan, yang membuka peluang kerja bagi warga sekitar.
Selain itu, konsep ekonomi sirkular dalam rantai pasok pangan MBG diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Tito mendorong Pemda mengalihkan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung implementasi MBG yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Mendagri melalui penerbitan SE. Ia menyebut peran Pemda sangat krusial dalam tiga aspek utama: penyediaan infrastruktur SPPG, penguatan rantai pasok bahan baku lokal, serta pendistribusian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Dengan kapasitas layanan mencapai 3.000 penerima manfaat per SPPG per hari, kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, ayam, susu, sayur, dan buah menjadi potensi ekonomi daerah yang bisa digerakkan," jelas Dadan.
Dalam pendistribusiannya, program MBG juga akan menggandeng kader Posyandu yang sudah aktif di wilayah masing-masing. BGN turut menyiapkan insentif bagi para kader agar distribusi MBG tepat sasaran dan berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti secara virtual, serta para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia beserta jajaran.*
(dc/j006)