MEDAN – Enam orang pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah Pemprov Sumatera Utara dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah diduga kuat menerima gratifikasi terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan terhadap ASN bermasalah dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumut.
Keenam pejabat tersebut terdiri dari satu orang Inspektur Pembantu (Irban) dan lima pejabat fungsional serta pengawas.
Mereka kini tengah menjalani proses pemeriksaan internal.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Inspektur Daerah Pemprov Sumut, Sulaiman Harahap, Jumat (9/5/2025).
Namun, Sulaiman belum mengungkap identitas para pejabat yang diperiksa karena proses masih berlangsung.
"Sedang proses, masih proses ya. Nanti sampai pada kesimpulannya. Mereka salah satu inspektur pembantu dengan beberapa pejabat fungsional, monitor dan pengawas," ujar Sulaiman.
Meski adanya penonaktifan, Sulaiman memastikan operasional Inspektorat Sumut tetap berjalan normal.
Jabatan para pejabat yang dinonaktifkan untuk sementara telah diisi oleh pejabat lain yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, termasuk dari unsur Inspektur Khusus Investigasi.
"Di daerah-daerah juga sama, Inspektorat ini sudah punya Inspektur Khusus Investigasi. Sudah ada yang menggantikan sementara," jelasnya.
Penindakan terhadap pejabat yang diduga melanggar etika jabatan ini diklaim sejalan dengan komitmen Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (good and clean governance).
"Di eksternal sudah, di internal pun (Inspektorat Sumut) kita bersihkan. Ini bagian dari evaluasi agar pemeriksaan terhadap ASN dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi," tegas Sulaiman yang sebelumnya menjabat Inspektur Pemko Medan.