MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menggelar rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengenai penyelesaian masalah pertanahan di Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (7/5/2025).
Rapat ini membahas sejumlah isu penting terkait pertanahan di wilayah Sumut, termasuk penyelesaian permasalahan lahan eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN yang seluas 5.873 hektare.
Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah tersebut saat ini sudah menjadi tanah negara bebas dan tidak lagi milik PTPN. Oleh karena itu, tanah tersebut akan menjadi bagian dari target reforma agraria dan Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang untuk mengatur pemberian tanah.
"Kami akan rapat khusus lagi dengan Pak Gubernur dan para Bupati/Walikota terkait hal ini, untuk memastikan prinsip keadilan dan pemerataan. Kita ingin orang yang berhak mendapatkan haknya," kata Nusron.
Selain itu, Nusron juga menyinggung mengenai konflik pertanahan yang sering terjadi di Sumut, yang membutuhkan penyelesaian secara bijaksana dan dengan prinsip win-win solution. Ia berharap semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, dapat saling diuntungkan tanpa adanya kerugian atau gangguan terhadap aset negara.
Rapat tersebut juga membahas upaya percepatan sertifikasi tanah di Sumut. Saat ini, dari total 4 juta hektare tanah di Sumut, sekitar 54% atau 2 juta hektare belum tersertifikasi. Nusron menargetkan dalam empat tahun ke depan, sekitar 70% tanah di Sumut sudah mendapatkan sertifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution mengungkapkan bahwa permasalahan pertanahan di Sumut sangat kompleks. Namun, ia berharap dengan adanya perhatian langsung dari Kementerian ATR/BPN, masalah-masalah pertanahan di Sumut dapat segera diselesaikan dengan baik.
"Kehadiran Pak Menteri sangat penting untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di Sumut, demi kepentingan masyarakat dan pemerataan pembangunan," ujar Bobby dalam sambutannya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Surya, serta para Bupati/Walikota se-Sumut, yang diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian masalah pertanahan di daerahnya masing-masing.*
(kp/j006)