JAKARTA– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan masih terjadi ketimpangan struktural dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Dari total 70 juta hektare tanah non-hutan, sekitar 46 persen dikuasai hanya oleh 60 keluarga.
"Bahkan, ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare," ujar Nusron, dikutip dari situs resmi Kementerian ATR/BPN, Rabu (7/5).
Nusron menegaskan bahwa Redistribusi Tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) adalah amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan pemerataan, keadilan sosial, dan ketahanan pangan nasional.
Ia menyatakan komitmennya untuk mengambil kembali lahan-lahan yang telah dikuasai selama lebih dari 5–10 tahun namun tidak digunakan, lalu mendistribusikannya kepada kelompok masyarakat produktif, termasuk jemaah Nahdlatul Wathan (NW).
"Untuk apa? Supaya ada keadilan dan pemerataan," tegas Nusron.
Program redistribusi akan diprioritaskan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), bekerja sama dengan PB NW dan Gubernur NTB. Nusron juga mengapresiasi gerakan "NW Menanam" yang sejalan dengan misi ketahanan pangan nasional.
"Di Indonesia ini masih banyak tanah negara yang telantar. Saya gembira menyaksikan MoU antara PB NW dan Gubernur NTB dalam upaya ketahanan pangan," tambahnya.*
(kp/j006)