MEDAN -Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menyoroti anggaran janggal di sejumlah dinas pemerintahan yang dinilai tidak masuk akal dan tidak selaras dengan program prioritas daerah.
Dalam sambutannya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025-2026 di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025), Bobby mengungkapkan keheranannya atas anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan hanya untuk melihat pembuatan videotron.
"Kemarin disuruh hold dulu, ada yang masih perjalanan dinas ini dihilangkan, ini tidak dihilangkan. Hanya membuat videotron ada perjalanan dinasnya. Di provinsi, ada perjalanan dinas untuk buat videotron," ungkap Bobby.
Sebelumnya, sejumlah anggaran janggal seperti pembelian 15 kue tart senilai Rp 48 juta, tusuk gigi Rp 100 juta, hingga busi racing di Dinas Sosial telah menjadi sorotan publik dan telah diminta untuk dihapuskan.
Bobby menegaskan bahwa dirinya meminta semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi membuat anggaran yang "aneh-aneh".
"Karena ini perencanaan, saya minta kepada kita semua untuk OPD jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Tusuk gigi lah, busi racing lah di Dinas Sosial, ini mau balapan atau gimana?" kata Bobby dengan nada heran.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti pemangkasan, melainkan optimalisasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan mendukung visi misi pembangunan.
"Hilanginlah yang kayak gitu, gawat kita nanti. Ada Pak Kejati, didengar Pak Kejati, gawat kita. Jadi hilangkan yang seperti itu. Buat yang bagus-bagus saja," lanjutnya.
Saat diwawancara usai acara, Bobby memastikan bahwa meski belum ada pemeriksaan terhadap kepala dinas yang menyusun anggaran janggal, seluruh usulan tak masuk akal tersebut telah dibatalkan sebelum dilaksanakan.
"Iya, itu kan selagi belum dilaksanakan, kita minta dihapus. Tapi kalau sudah diminta dihapus tetap dilaksanakan, baru hukum berjalan," jelasnya.
Ia juga mengkritik banyaknya OPD yang belum menyelaraskan program kerja dengan visi misi gubernur maupun Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden dan dirinya sebagai kepala daerah.