MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyoroti sejumlah anggaran yang dianggap tidak logis dan tidak efisien dalam pembelian barang dan logistik di berbagai dinas Pemerintah Provinsi Sumut.
Salah satu anggaran yang menarik perhatian adalah pengadaan 15 kue tart dengan anggaran sebesar Rp 48 juta oleh Badan Penghubung Pemprov Sumut di Jakarta.
Bobby menegaskan bahwa anggaran semacam ini bertentangan dengan prinsip efisiensi yang sedang digencarkan oleh Presiden Prabowo, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran negara yang lebih rasional. "Kami terus memantau anggaran-anggaran yang tidak masuk akal.
Jika ada Kepala Dinas yang masih mengajukan anggaran yang tidak logis, kami akan mengambil tindakan tegas," ujar Bobby saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (30/4/2025).
Beberapa anggaran yang ditemukan oleh Gubernur Bobby termasuk pembelian tusuk gigi dengan anggaran mencapai Rp 100 juta, serta pengadaan kain lap dan busi runcing yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dasar dan pekerjaan dinas terkait.
Bobby menegaskan bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, pihaknya akan merapikan anggaran-anggaran yang tidak masuk akal dan memastikan hanya anggaran yang penting dan layak yang akan dipertahankan. "Anggaran yang tidak perlu akan kami hapuskan, sesuai dengan perintah Presiden untuk fokus pada pengeluaran yang benar-benar penting," ujar Bobby.
Salah satu anggaran yang dipersoalkan adalah pembelian 15 kue tart oleh Badan Penghubung Pemprov Sumut yang terdaftar di website resmi Sirup LKPP dengan kode RUP 55658358.
Proyek ini diumumkan pada 24 Januari 2025 dan menggunakan anggaran Rp 48.750.000, yang diperuntukkan bagi pembelian kue tart berukuran besar, masing-masing dengan ukuran 60 x 40 cm.
Bobby Nasution menegaskan bahwa pengawasan anggaran ini akan terus dilakukan untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan efisien dan tepat sasaran.*
(tb/J006)