JAKARTA -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menghadiri rapat koordinasi (Rakor) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/4/2025). Kehadirannya merupakan bagian dari agenda penguatan sinergi dan kolaborasi antara KPK dengan pemerintah daerah dalam rangka pemberantasan korupsi.
Selain Pemerintah Provinsi Sumut, Rakor ini juga diikuti oleh tujuh kepala daerah lainnya dari wilayah Sumut, yakni Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kota Tebingtinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Serdangbedagai.
"Agendanya, diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, penguatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD. Jadi, dari kami diundang ada delapan daerah termasuk provinsi dan tujuh kabupaten/kota," ujar Bobby usai Rakor di Gedung Merah Putih KPK.
Bobby menambahkan, Rakor serupa akan dijadwalkan untuk kabupaten/kota lainnya di Sumut secara bertahap sesuai agenda KPK.
Saat ditanya mengenai materi pembahasan Rakor, Bobby menyampaikan bahwa poin utama meliputi penegakan dan pencegahan korupsi, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah.
"Yang dibahas penegakan dan pencegahan anti-korupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, penyusunan anggaran dan optimalisasi pendapatan," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby turut didampingi oleh sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut. Hadir pula Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus dan Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga.
Rakor ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.*
(ut/J006)