JAKARTA -Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pihaknya akan berpegang teguh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Eddy, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pemimpin yang sah yang dipilih melalui Pemilu 2024.
"Kan sudah dijawab oleh pimpinan saya, Ketua MPR (Ahmad Muzani), MPR dan rakyat telah memilih pasangan yang sah dalam Pemilu 2024, yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka," ujar Eddy di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).
Eddy menambahkan bahwa hasil Pemilu 2024 yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilantik oleh MPR, menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang sah adalah Prabowo dan Gibran. "Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, dan kita semua sudah sepakat serta sudah melantik Presiden dan Wakil Presiden," tambahnya.
Eddy juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, MPR belum menerima usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Jika ada usulan tersebut, maka hal itu akan dibahas oleh pimpinan MPR.
Namun, Eddy menilai alasan dugaan pelanggaran kode etik Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak relevan sebagai dasar pemakzulan.
"Itu saya kira perlu telaahan dari pakar hukum, tetapi kembali lagi, MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi," tutup Eddy.*
(bs/J006)