MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Layanan Aduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut tersebut diikuti oleh seluruh kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut.
Rakor digelar secara virtual dari Aula Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said No 27, Medan, Kamis (24/4/2025).
Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Lies Handayani, saat membuka acara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam pengelolaan aduan masyarakat.
"Perlu sinergitas dan kolaborasi kuat agar pelayanan aduan bisa cepat, tepat, dan profesional, karena melibatkan banyak instansi. Saya berharap ini bisa kita capai bersama," ujar Lies.
Seiring kemajuan teknologi, penggunaan platform LAPOR terus meningkat, terlebih setelah terbitnya Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Tercatat, jumlah aduan yang masuk melalui LAPOR meningkat dari 34.375 aduan pada tahun 2022 menjadi 48.805 aduan pada tahun 2023.
Tingkat penyelesaian aduan pun naik signifikan, dari 78,28% di tahun 2022 menjadi 92,32% di tahun 2024.
"Semakin tingginya penggunaan layanan, maka pengelolaannya juga harus terus kita tingkatkan. Mari berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," imbuh Lies.
Dalam kesempatan tersebut, Pranata Humas Ahli Madya Puspen Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, menyampaikan bahwa pelayanan publik saat ini dituntut untuk lebih cepat, pintar, murah, mudah, dan berkualitas.
Ia menekankan pentingnya kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi pemerintah.
"Tanpa masukan dan keluhan dari masyarakat, pemerintah akan kesulitan memenuhi tuntutan layanan publik tersebut," jelas Rega secara virtual.