JAKARTA — Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja tertutup bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Rapat ini membahas sejumlah isu strategis mulai dari penyesuaian anggaran, pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), hingga evaluasi kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan rapat dilakukan secara tertutup karena membahas sejumlah kebijakan penting yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2025.
"Kenapa tertutup juga karena ada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diumumkan resmi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau terbuka, masyarakat sudah tahu duluan, berarti tidak seru," ujar Lalu kepada wartawan.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas mengenai relaksasi anggaran yang sebelumnya sempat diblokir. Lalu menyampaikan bahwa dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) dan tunjangan kinerja (tukin) yang sebelumnya diragukan pencairannya, kini dipastikan akan segera dibayarkan.
"BOPT yang tadinya 0 sudah kembali anggarannya. Tukin yang kemarin orang pesimis tidak akan dibayar, hari ini insyaAllah akan terbayar," jelas Lalu.
Selain itu, Komisi X juga mendorong adanya kurikulum etika dan moral dalam pendidikan dokter spesialis. Hal ini dinilai penting untuk membentuk karakter tenaga medis yang profesional dan berintegritas.
"Perlu di fakultas kedokteran itu ada kurikulum, proporsi pendidikan etika dan moral yang harus dikedepankan. Ini yang kita bahas di luar isu anggaran," tambahnya.
Rapat kerja ini disebut sebagai bagian dari langkah strategis menyongsong reformasi besar di sektor pendidikan tinggi yang akan diumumkan dalam waktu dekat oleh pemerintah.*
(kp/J006)