BOGOR –Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa usulan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD akan dibahas secara mendalam. Pembahasan ini muncul seiring kritik terhadap tingginya biaya Pilkada langsung dan berbagai dampak negatif yang menyertainya.
“Mesti pasti kita akan bahas. Salah satunya ini sudah ada di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kalau tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Gongnya akan kita tentukan, tapi sebelum itu, rapat-rapat akan kita adakan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).
Tito menyatakan dirinya mendukung wacana Pilkada melalui DPRD. Alasannya, sistem pemilihan langsung dinilai memakan biaya sangat besar dan sering memicu kekerasan di sejumlah daerah.
“Ya, saya sependapat. Kita bisa lihat sendiri betapa besarnya biaya untuk Pilkada. Belum lagi di beberapa daerah sering terjadi kekerasan. Dari dulu saya sudah menyuarakan Pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD,” ungkap Tito.
Tito menjelaskan, sistem demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan langsung, tetapi juga bisa diterapkan dalam bentuk perwakilan. Menurutnya, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, hal itu tetap mencerminkan prinsip demokrasi.
“Kalau melalui DPRD, itu tetap demokrasi, hanya saja bentuknya demokrasi perwakilan. Tapi, ya, kita lihat dulu pendapat teman-teman di DPR, partai politik, akademisi, dan Kemendagri melalui kajian lebih lanjut,” jelasnya.
Wacana ini sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu.
“Saya sangat tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan masih memiliki beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Wacana ini diharapkan membuka diskusi yang lebih konstruktif mengenai mekanisme Pilkada di masa mendatang.
(N/014)