JAKARTA – Pemerintah terus mendorong program Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dan memuliakan masyarakat miskin. Hingga April 2025, sebanyak 356 usulan lokasi Sekolah Rakyat telah diajukan dari berbagai daerah di Indonesia.
Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) dan lintas kementerian.
Dalam acara sosialisasi program Sekolah Rakyat yang digelar secara daring di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (21/4/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya legalitas lahan sebagai faktor prioritas dalam penetapan lokasi sekolah.
"Bila rekan-rekan punya tempat dan sudah ada gedungnya tinggal renovasi saja, otomatis lebih mudah prioritasnya dibanding tanah kosong," jelas Tito.
Ia juga menegaskan, tanah yang masih bersengketa tidak akan diproses lebih lanjut sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, dan dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Mendagri Tito menyebut Kemendagri sepenuhnya mendukung arahan Presiden dengan menjadi bagian dari sinergi antarinstansi.
"Arahan Bapak Presiden, beliau menugaskan secara spesifik pada Bapak Mensos untuk menjadi lead pembangunan Sekolah Rakyat. Kemendagri dan sejumlah instansi lain mendukung penuh," ucap Tito.
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), terutama dari desil 1 dan 2.
"Gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045," ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat memiliki konsep berasrama, menerapkan kurikulum formal ditambah pendidikan karakter dan membutuhkan komitmen orang tua dalam proses pendidikan.
Kementerian Sosial menargetkan 200 titik pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini, dengan 53 lokasi direvitalisasi untuk tahun ajaran 2025/2026. Sisanya masih dalam tahap survei dan telaah oleh Satuan Tugas Sekolah Rakyat.
Dalam pelaksanaannya, Kemensos juga bekerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kemenpan RB untuk penugasan guru dari ASN, PPPK, hingga lulusan PPG.