DELI SERDANG -Sebanyak 278 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dipastikan akan diberhentikan mulai 1 Mei 2025.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini dilakukan karena pengangkatan para honorer tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Deli Serdang, Muhammad Henri, pada Sabtu (19/4/2025).
Henri menjelaskan bahwa seluruh honorer yang diangkat pada tahun 2024-2025 akan diberhentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan.
"Total 278 orang semuanya yang kena PHK. Selama pengangkatannya bertentangan dengan UU ASN, mereka diberhentikan, baik yang bertugas di kecamatan maupun di OPD," ujar Henri.
Henri menambahkan, pemberhentian itu efektif berlaku per 1 Mei 2025, dan saat ini Pemkab belum memiliki solusi konkrit bagi para honorer yang terdampak kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Deli Serdang mengaku kecewa dengan keputusan ini.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (17/4/2025), para anggota dewan menyebut bahwa akar permasalahan ada pada lemahnya pengawasan BKPSDM terhadap pengangkatan tenaga honorer.
Anggota Komisi II DPRD, Indra Silaban dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa BKPSDM seharusnya lebih aktif melakukan monitoring jumlah pegawai di tiap OPD maupun kecamatan agar tidak terjadi pembiaran seperti ini.
"Sekarang honorer jadi korban. Bagaimana nasib mereka yang sudah punya anak istri jika di-PHK? Harusnya ada data yang dipantau setiap tahun," ujar Indra.
Indra juga meminta agar Pemkab, khususnya melalui Dinas Tenaga Kerja, segera mencari solusi dengan melobi perusahaan-perusahaan di Deli Serdang agar dapat menampung tenaga honorer yang terdampak PHK.