PADANG LAWAS -Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Basri Harahap melakukan kunjungan monitoring ke dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yakni PT. Sinar Sawit Subur Lestari (SSSL) dan PT. Paluta Inti Sawit (PIS) pada Kamis (17/4/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keluhan petani terkait rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) serta dugaan ketidaksesuaian timbangan.
Dalam kunjungannya ke PKS PT. SSSL, Wakil Bupati menegaskan pentingnya kalibrasi timbangan secara berkala demi menjaga keadilan dan kenyamanan masyarakat.
"Tentu kewajiban kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua timbangan secara berkala harus dilakukan kalibrasi untuk kenyamanan bersama," tegas Basri Harahap.
Tokoh masyarakat Amas Muda Siregar, yang turut serta dalam rombongan, mempertanyakan penyebab harga TBS yang rendah serta adanya dugaan diskriminasi terhadap kendaraan pengangkut sawit milik masyarakat.
"Kita perlu tahu di mana letak selisih harganya. Apakah karena usia sawit, jenis, atau kualitas panen? Potongan timbangan juga jadi keluhan. Bahkan ada mobil masyarakat yang diblacklist dari perusahaan," ungkap mantan anggota DPRD Paluta tiga periode itu.
Menanggapi itu, Manager PT. SSSL Rendy Fernando menjelaskan bahwa penentuan harga ditetapkan oleh kantor pusat, dan blacklist terhadap mobil pengangkut dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan mutu buah sawit.
"Sudah kami sosialisasikan sejak awal tentang standar mutu buah. Jika berkali-kali tidak memenuhi, kami blacklist karena tidak bisa dibina lagi," ujar Rendy.
Di lokasi kedua, PT. PIS, tim monitoring menemukan bahwa harga TBS lebih rendah dibanding PT. SSSL. Pihak perusahaan berdalih bahwa buah yang masuk ke pabrik sebagian besar berkualitas rendah sehingga harga ikut menurun.
Saat dilakukan uji tera timbangan, tim menemukan indikasi ketidaksesuaian kalibrasi pada salah satu timbangan di PKS.
"Daya bacanya tidak sesuai, 10 kilogram tidak terbaca, harus 11 kilogram baru muncul angka 10," jelas Kabid Perdagangan Disperindag Paluta Afrul Fachrul Rozi Harahap.
Atas temuan tersebut, Disperindag meminta agar timbangan tersebut dihentikan operasionalnya sementara waktu sampai proses kalibrasi ulang selesai dilakukan.*