MEDAN -Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Sutarto, meminta Pemerintah Provinsi Sumut untuk menindak tegas perusahaan yang terlambat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.
Menurutnya, aturan mengenai THR sudah jelas dan harus ditegakkan secara ketat.
"Aturannya sudah ada, kita harus tegas bagi perusahaan yang mencoba tidak menuntaskan pemberian THR kepada para pekerjanya," ujar Sutarto pada Rabu (26/3/2025).
Sekretaris PDIP Sumut itu menjelaskan bahwa ketentuan pembayaran THR telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi pekerja.
"Disebutkan bahwa pencairan THR wajib dilakukan secara penuh atau tidak dicicil dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idulfitri 2025," ujarnya.
Sutarto juga mendesak Pemprov Sumut melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pemberian hak pekerja.
Ia menekankan pentingnya monitoring dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh.
"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut terkait perusahaan yang belum menaati aturan tersebut. Untuk itu, kami minta diberikan sanksi melalui Pemprovsu dan dinas terkait," tegasnya.
Selain itu, Sutarto juga menyoroti hak pengemudi dan kurir online dalam menerima bonus hari raya.
Hal ini mengacu pada SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 yang menegaskan bahwa pengemudi serta kurir daring berhak atas bonus hari raya dari perusahaan aplikasi.
Menurutnya, pemberian THR tidak hanya sebatas kewajiban perusahaan, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.