JAKARTA -Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan dalam demonstrasi menentang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, menyatakan bahwa aksi ini dapat dilaksanakan pekan ini, bahkan jika eskalasi emosional masyarakat semakin meningkat.
“(Kami) akan turun, bahkan jika eskalasi emosional masyarakat meningkat, pekan ini kita turun ke jalan,” ungkap Satria dalam pernyataannya pada Jumat (20/12/2024) malam.
Pernyataan ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, yang mencakup 350 kampus dan tersebar di 14 wilayah di seluruh Indonesia. BEM SI juga sedang mengkaji penolakan dari masing-masing kampus, serta mencari mitra strategis untuk memperbesar eskalasi isu ini.
Satria menekankan bahwa BEM SI menuntut Presiden untuk mengkaji ulang dan membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut. Menurutnya, kebijakan ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum merata dan sedang dalam keadaan yang tidak stabil.
“Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik hingga 12 persen ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, lapangan pekerjaan yang tambah luas,” ujar Satria.
Meski kenaikan PPN ini disebutkan hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, Satria tetap mengingatkan bahwa kebijakan ini akan memengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini dianggap tidak memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan pasca-pandemi.
Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2025, tarif PPN akan meningkat menjadi 12 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi kebijakan ini dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan pada Senin (16/12/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa PPN 12 persen akan dikenakan pada barang dan jasa mewah atau premium, seperti bahan makanan premium, daging wagyu, ikan salmon premium, serta jasa pendidikan dan pelayanan kesehatan berstandar internasional. Namun, beberapa barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng, tetap akan dibebaskan dari PPN, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.
Sementara itu, pemerintah juga telah mengalokasikan insentif PPN sebesar Rp 265,5 triliun untuk sektor bahan makanan, otomotif, dan properti, guna mendukung perekonomian pada tahun 2025 mendatang.
BEM SI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, dengan mendengarkan suara masyarakat yang merasa terdampak secara langsung. Demonstrasi yang direncanakan diharapkan dapat menjadi bentuk penyampaian aspirasi bagi banyak pihak yang menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat.
(N/014)