BITVONLINE.COM –Wacana pemberian pengampunan kepada koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi kembali ke negara kembali mengemuka, memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan pengamat hukum. Di satu sisi, ide ini dapat dilihat sebagai langkah pragmatis untuk mengembalikan aset negara yang hilang. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arti pengampunan dalam konteks korupsi dan apakah tindakan tersebut merendahkan nilai keadilan.
Pengampunan sering kali dipandang sebagai kesempatan kedua bagi pelanggar hukum. Namun, dalam kasus korupsi, kebijakan ini berisiko memberi sinyal bahwa tindakan ilegal bisa ditoleransi selama ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk, di mana para pelaku korupsi merasa dapat melanggar hukum tanpa takut akan konsekuensi serius, asalkan mereka mengembalikan hasil korupsi mereka.
Dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 juncto UU 20/2021), disebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Artinya, meski pelaku korupsi telah mengembalikan uang yang dicuri, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan demikian, ide pemberian ampunan dengan syarat pengembalian uang tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang ada, yang menuntut pertanggungjawaban pidana.
Pemberian pengampunan bagi koruptor dengan imbalan pengembalian aset dapat dipandang sebagai sebuah jalan pintas yang mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tindakan ini tidak hanya berisiko merusak upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga dapat memperburuk budaya penyimpangan dalam birokrasi dan pemerintahan.
Sebaliknya, banyak pihak yang menilai bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tegas melalui penegakan hukum yang kuat dan kolaboratif antara berbagai aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, penerapan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi langkah yang dianggap lebih tepat untuk memberikan efek jera kepada koruptor dengan menyita seluruh aset yang diperoleh secara ilegal.
Masyarakat berhak melihat tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar retorika atau kebijakan yang memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk kembali beroperasi setelah mengembalikan uang yang dicuri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengarahkan fokus mereka pada pengesahan dan penerapan UU Perampasan Aset, yang lebih efektif dalam memberikan hukuman dan mencegah praktik korupsi di masa depan.
Pada akhirnya, keadilan sejati tidak hanya tentang pengembalian uang curian, tetapi juga tentang memastikan bahwa pelaku korupsi tidak lagi memiliki kesempatan untuk merugikan rakyat dan negara. Pemberantasan korupsi yang tegas dan berkelanjutan adalah kunci untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
(N/014)